Selasa, 30 April 2013

Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Analisis Manajemen Kelembagaan Islam ( 1 Mei 2013) kelas D1 dan D2.

Sifat: Take-home Exam
Dikumpulkan : Rabu 8 Mei 2013
Jawaban minimal 1 halaman folio.

Kriteria keunggulan kinerja ditetapkan sebagai dasar untuk penilaian diri (self assesment) bagi organisasi,untuk memperoleh penghargaan dan umpan balik bagi organisasi dalam upaya menciptakan keunggulan kinerja.

Baldrige menyusun kriteria tersebut dengan 7 kategori, 3 diantaranya adalah ; kepemimpinan, perencanaaan strategis dan fokus pelanggan dan pasar.
Ketiga kategori tersebut berkaitan dengan nilai dasar masing-masing, yaitu ; kepemimpinan berkaitan dengan kepemimpinan yang memiliki visi, perencanaan strategis berkaitan dengan fokus masa depan, dan fokus pelanggan dan pasar berkaitan dengan keunggulan yang digerakkan pelanggan.

Yang harus Anda jawab/uraikan adalah:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan 3 kategori tersebut yang berkaitan dengan nilai dasar masing-masing.

2. Menjelaskan mengapa kategori-kategori tersebut dapat dijadikan dasar untuk penilaian diri organisasi, untuk memperoleh penghargaan dan umpan balik bagi organisasi.
Berikan contoh ataupun ilustrasi masing-masing!

Selamat mengerjakan!

Senin, 29 April 2013

Contoh Analisis Kebijakan untuk kasus "pekerja seks komersial" (PSK)

1. Tahap Pengkajian Masalah.
    Masalah PSK yang Utama adalah kecemasan masyarakat akan menjangkitnya penyakit menular. Setelah dilakukan pengkajian masalah PSK tersebut ditemukan masalah formal PSK adalah sikap dan perilaku PSK dalam melakukan aksinya.

2. Tahap Penetapan Tujuan dan Sasaran
    Sesuai dengan masalah formal kebijakan publik tersebut, tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah (a) menvegah timbulnya penyakit  menular, (b) mengembalikan PDK ke masayarakat, dan (c) mengurangai PSK liar.

3. Tahap Perumusan Alternatif Kebijakan
     Untuk mengatasi masalah PSK. Dan mencapai tujuan kebijakan tersebut,diajukan alternatif kebijakan, yaitu (a) kebijakan lokalisasi dam pembinaan PSK, (b) kebijakan razia PSK praktik liar,dan (c) pemeriksaan kesehatan PSK.

4. Tahap Penetapan Model Kebijakan
    Model merupakan wujud penyederhanaan dari kenyataan permasalahan yang dihadapi dalam bentik hubungan kausal atau fungsional. Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematik model,seperti flow chart dan arrow diagram, bisa pula dalam bentuk diagram causal loop. Model tersebut menggambarkan hubungan kausal berkaitan dengan alternatif kebijakan yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan.

5.  Tahap Penyusunan Kriteria Pemilaian Alternatif Kebijakan
    Alternatif kebijakan yang diusulkan perlu dipilih untuk memperolehn alternatif kebijakan yang paling visibel atau terbaik. Untuk menemukan alternatif kenijakan mana yang harus dipilih, perlu dilakukan penilaian yang dapat dilakukan manakala ditetapkan kriteria untuk melakukan penilaian.  Kriteria yang sering digunakan dalam memilih alternatif kebijakan adalah kriteria (a) technical feasibility. (b) economic and financial viability, (c) political viability. (d) administrative operability.

6. Tahap Penilaian Alternatif Kebijakan
    Berdasarkan kriteria penilaian alternatif tersebut, dapat dilakukan pengukuran terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan. Untuk kasus tersebut dapat dilakukan pengukuran seperi tabel berikut ini :
                                                                                    A l t e r n a t I f
No.                             K r I t e r I a.          ------------------------------------------------------------
                                                                         A.                B.               C
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.       Technical feasibility.                           4.                2.                2
   2.        Economic and Financial feasi-           4.                4.                2
              bility.
   3.        Political viability.                                3.                2.                2
   4.        Administrative operability.                3.                2.                2
-------------------+------------------------------!--------------------------------------------------------------
               Jumlah.                                             14.               10.               8
               Rangking.                                           I.                 II.               III
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  Tahap Perumusan Rekomendasi
      Berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan tersebut,diperoleh nilai untuk alternatif lokalisasi dan pembinaan PSK 14, alternatif razia PSK praktik liar sebesar 10, dan alternatif pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap PSK yang membuka praktik sebesar  8.
Setelah dilakukan analisis kebijakan sebagaimana telah dicontohkan,produk akhir dari analisis proses formulasi kebkjakan dituangkan dalam bentuk paper kebijakan (policy paper), formatnya bisa beragam tergantung kebutuhan.          

Perhatikan untuk seluruh kelas D1& D2.
Simak dan pelajari baik-baik contoh tersebut untuk dijadikan sebagai soal UTS , terima kasih.                                 

Selasa, 23 April 2013

Implementasi Analisis/diagnostis (24 April 2013)

A. Prakondisikan Pelaksanaan Kegiatan Analisis/diagnostik
B. Pastikan sumberdata relevan
C. Lakukan Penyamaan persepsi
D. Laksanakan kegiatan Diagnostik/analistis.

Evaluasi Analistis/Diagnostik :
A. Evaluasi proses dan hasil
B. Kerangka Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja Organisasi ala kriterian Baldrige (semula Malcom Baldrige National Quality Award)  berdasar atas dimensinproses dan hasil mencakup 7 Kategori :
* Kepemimpinan
* Perencanaan Strategis
* Fokus pada Pelanggan dan Pasar
* Pengukuran,Analisis dan Manajemen Pengetahuan
* Fokus Tenaga Kerja/SDM
* Manajemen Proses
* Hasil Akhir

Dimensi Proses mencakup faktor  ADLI,yaitu :
* Pendekatan (Approach) yang mengacu pada :
    - cara yg digunakan untuk melaksankan proses
    - kesesuaian metodebyg digunakan dg persyaratan element kriteria
    - efektifitas penggunaan metode
    - sejauh mana pendekatan itu dapat dilakuikan secara berulang dan berdasar kan data serta informasi yg terpercaaya

* Penerapan ( Deployment) yang mengacu pada :
   - pendekatan diterapkan untuk menjawab persyaratan element kriteria yg relevan dan penting bagi organisasi.
   - pendekatan diterapkan secara konsisten
   - pendekatan digunakan olehnunit kerja yang sesuai

* Pembelajaran (Learning) yang mengacu pada :
   - penyempurnaan melalui sikljs evaluasi dan peningkatan
   - perubahan yg bersifat terobosan melalui dorongan inovasi
   - saling berbagi penyempurnaan dan inovasi antar iunig kerja dan proses lainnya yg relevan dlam organisask.

* Keterpaduan ( Integration) yang mengacu pada :
   - keselarasan dgnkebutuhan organisasi
   - sistem pengukuran,informasi dan peningkatan yang saling melengkapi antara proses dan unit kerja
   - rencana,proses, hasil analisis,pembelajaran dan tindakan antara proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi diharmonsasikan

Untuk dimensi Hasil,biasanya digunakan empat hal berikur :

1. Level kinerja saat ini
2.  Penilaian atau perhitungan atau ratedan keluasan peningkatan kinerja
3. Kinerja relatif dibandingkan dengan pembanding yang sesuai dan/atau benchmark
4. Keterkaitan ukuran hasil untuk persyaratan kinerja pelanggan utama,produk dan jasa,pasar serta proses yang diidentifikasi dalam profil organisasi dan elemen proses.

(Nevizond Chattab, 40 - 50)

Senin, 22 April 2013

Policy Design ( Mendesain Kebijakan)

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan punlik apa yang perlj diambil.Untuk menemukan kenijakan apa yanh sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.
Menurut Mustofadidjaja (2003), ada tujuh langkah dalam melakukan analisis kebijakan ;

1. Tahap Pengkajian Persoalan
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan
3. Penyusunan Model
4. Perumusan Alternatif Kebijakan
5. Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan
6. Penilaian Alternatif Kebijakan
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Ad.1 : tahap ini bertujuan menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh organisasi. Tahap ini  memerlukan perumusan masalah yang dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas oleh organisasi,bila perlu tunjukkan hubungan kausal (sebab akibat) dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebsljmnya.

Ad.2 : Tujuan dan sasaran perlu ditetapkan lenih dulu agar bisa dijadikan pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi apa yang diperlukan, dan juga dijadikan sebagai standar penilaian apakah langkah intervensi yang dilakukan dapat dikatakan berhasil atau gagal.

Ad.3 : Masing-masing alternativ kebijakan intervensi ini harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk hubungan kausal antar -masalah yang dihadapi organisasi dan dirumuskan secara sederhana. Penyederhanaan hubungan kausal masalah yang dihadapi oleh organisasi disebut "penyusunan model". Model merupakan wujud dari penyederhanaan kenyataan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam bentuk hubungan kausal atau fungsional.  Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematis model,seperti   flow chart dan arrow diagram.
Penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Setelah berhasil menetapkan model ini tahap selanjutnya adalah memilih alternatif kebijakan intervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi
Ad.4 : Alternatif kebijakan intefvensi ini merupakan sejjmlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung atau tidak, langsung
sejumlah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pafa tahap sebelumnya.
Setiap alternativ kebijakan untuk mengintervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi harus diawali dengan penje,asan kerangka logika berkaitan dengan kemungkinan-2 yang a,an muncul dalam kerangka mengintervensi masalah organisasi yang telah ditetapkan. Kemungkinan tersebut baik yang bersifat positif (intended impact) atau yang negativ (unintended impact).

Ad.5 : Untuk memilih dan menetapkan alternatif langkah intervensi tentu diperlukan parameter atau ktiteria. Banhak parameter atau Kriteria yang bisa digunakan untuk memilih langkah intervensi ini. Salah satu kriteria atau parameter ya g digunakan berupa : 
1) Technical feasibility, 2) economic and financial viability, 3)political viability dan 4) administrative operability.
Technkcal feasibility,kriteria untuk melkhat sampai sejauh mana alternatif langkah intervensi dapat mencaPai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ini lebih menekankan pada aspek "evektifitas" suatu alternatif  langkah intervensi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Economic and financial, lebih menekankan pada aspek "efisiensi",dan dapat menggunakan teknis cost and benefit analysis.
Political viability,dampak politik dilihat dari tingkat aksebilitas,kecocokan dengan nilai di masyarakat (appropriateness),responsivitas (responSiveness),kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (legal suitability) dan pemerataan (equality). Kriteria ini intinya untuk memperoleh dukungan politik (political sponsorship).
Administrative operability akan terlihat sdberapa besar kemungkinan suatu alternativ dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks politik,ekonomi,sosial,adminkstrasi hang berlaku. Kriteria adminstrative operability ini akan melihat dzri dimensi otoritas instansi pelaksana,komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana dan dukungan organisasi.

Ad.6 :  tujuan penilaian altrrnativ ink adalah untuk mendapatkan gambaran lebkh jauh mengenak tingkat efektifitas,efisiensi dan visibilitas setiap alternatif yang diajukan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yangbtelah ditetapkan. Melalui penilaian ini akan ditemukan alternatif intervensi yang paling efektif,efisien dan visibel dalam memecahkan masalah hang dihadapi oleh organisasi.
Perlju juga dipertimbangkan aspek etika dan filsafat. Misal,sekalipun dari aspek aspek yang ada menunjukkan nilai positit,tapi perluj juga dipertimbanbkan apakah tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial tertentu yaang berlaku di masyarakat sehingga berpeluang memunculkan resistensi dan ketifak cocokan dengan stakeholders.
Alternatif langkah intervensi memiliki konstribusi besaar terhadap pencapaian tujuaan dan sasaran yangtelah ditetapkan,diberi nilai besar. Penilaian ini dapat me ggunakan angka 1-5, 1-10 dan 1-100.

Ad.7 :  Perolehan nilai tertinggi dengan menggunakzn kriteria penilaian tersebut merupakan alternatif kebijakan yang sebaiknya dipilih atau diambil.

Selasa, 16 April 2013

Lanjutan. (Kerangka pilihan perubahan; pemetaan kegiatan analisis) 17 April 2013.

Kekuatan penggerak utama sebenatnya adalah dari implementasi yang realistis,konsisten dapat diteladani serta senantiasa mengacu kpd sistem nilai organisasi yang dibangun sebagai jiwa dalam menhimplementasikan kegiatan analistis tersebut dan tindak lanjutnya.

Dalamkegiatan fungsi implementasi didalam proses manajemen cenderung berinteraksi antara orang satu dan orang lain dengan tujuan memaksimalkan kepuasan dan produktivitas serta umumnys menggunakan filosofi ilmu perilaku.  Ilmu perilaku berhubungan dengan usaha untuk mencapai pengetahuan tentang perilakumanusia guna memperoleh pengertian tentang mengapa manusia menunjukkan kelakuan dan perubahan tertentu,terutama sehubungan dengan interaksi mereka dengan pihak-pihak lain di dalam organisasi. Apapun jenis organisasinya dan apapun sistemnya,maju mundurnya suatu organisasi bergantungpada perubahan perilaku manusia.Kelakuan dan perubahan tertentu yang terjadi pada diri seseorang biasanya berasal dari komunikasi,pengaruh lingkungan yang diterima dan dirasakannya,serta dari interaksi kegiatan koordinasi. Ketrampilan berkomunikasi, mempengaruhi dan berkoordinasi dikategorikan sebagai ketrampilan berinteraksi antarpribadi atau lebih populer dengan istilah interpersonal skill.

Fokus perubahan perklaku manusia/orang dipengaruhi oleh penerapan interpersonal skill. Sedangkan penerapan interpersonal skill amat didasari dan dipengaruhi oleh jiwa dan ketrampilan berinteraksi di dalam setiap diri manusia yang palin dalam,dan sering dikenal dengan istilahn interpersonal skill misalnya,tata nilai,keuakinan dan lainnya.

Ketrampilan mempengaruhi merupakan daya yang ada pada atau timbul dari nseseorang atau lingkungannya yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perubahan seseorang.

Ketrampilan berkomunikasi berarti kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia ataupun media sehinhga pesan atau informasinya dapat dipahami.

Senin, 15 April 2013

Formulasi masalah kebijakan (16 april 2013)

Fo rmulasi masalah biasanya diawali dengan perumusan masalah.jika masalah telah diru muskan dengan baik dan benar,maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut William Dunn,perumusan masalah dibedakan dalam empat macam fase yang saling tergantung,yaitu pencarian masalah,pendefinisian masalah,spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Tahap perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah.Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukenali (scanning) terhadap masalah (pengenalan masalah ).Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah, biasanya yang didapat adalah setumpuk masalah yang saling terkait. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpuk masalah tersebut dapat dipecahkan secara serentak,namun harus didefinisikan  terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik.
Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal (perumusan masalah kebijakan).

Singkatnya ;
Kegiatan pengenalan masalah menghasilkan situasi masalah
Kegiagan pencarian masalah menghasilkan meta masalah
Kegiatan pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif
Kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal.
(Joko Widodo,hal.64-66)

Selasa, 09 April 2013

Proses Analisis/diagnostis Manajemen ( 10 April 2013) http://ianshori.blogspot.com/2013/04/proses-analisisdiagnostis-manajemen-10.html

Proses Analisis/diagnostis Manajemen ( 10 April 2013)

Ada tiga fase dalam proses analisis manjemen;
1. Perencanaan Analisis yang mencakup ; Pemetaan Sistem Manajemen Organisasi,Pengelolaan Budaya dan Perubahan, Acuan kegiatan diagnostic,Kerangka Pilihan Perubahan,Pemetaan Kegiataan Analisis,Pembuatan Kerangka Perubahan Bersaing.
2. Implementasi Analisis,yang mencakup: Prakondisikan Kegiatan analisis,Pastikan sumber Data Relevan,Lakukan Penyamaan persepsi,Laksanakan Kegiatan analisis.
3. Evaluasi Analisis,mencakup : Evaluasi Proses dan Hasil,Kerangka Penilaian Kinerja Organisasi.

1. a) Dalam pemetaan sistem Manajemen diperlukan adanya panduan standar strategis sebagai instrumen vital atau model dalam memgelola dan mengorganisasikan perusahaan/lembaga.
Sebagian besar organisasi ataumperusahaan besar belum mempunyai suatu kerangka sistemik,komprehensif dan integratif dalam menggerakkan dan mengendalikan arah perubahan serta pengelolaannya sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan perubahan lingkungan organisasi. Hal ini mengakibatkan pilihan keputusan dan tindakan manajemen dalam menumbuhkembangkan organisasi kjrang terarah,sulit untuk fokus dan tidak sistemik.

1. b)Pengelolaan sistem budaya dan perubahan diarahkan agar setiap jajaran pimpinan organisasi harus selalu memperhatikan kekuatan perubahan sepertimpersaingan,perkembangan teknologi,peraturan peruandang-undangan dan perkembagan isu-isu global agar dapat beradaptasi dengan tantangan perubahan lingkungan.  Pimpinan organisasi menggali dan menumbuhkembangkan tata nilai pimpinan dan tata nilai organisasi/perusahaan atas interaksi para anggota/pegawai dalam bekerja,yang akan mempengaruhi visi,misi organisasinya. Seluruh jajarannmanajemen dan pegawai berkewajiban mengimplementasikan tata nilai organisasi/Perusahaan dalam bekerja menuju budaya organisasi/perusahaan. Kegiatan ini sering disebut dengan faktor penggerak internal (internal driven atau lebih bersifat intangible). Untuk memastikan efektivitas implementasi budaya organisasi, fungzional Sumberdaya manusia korporat (untuk lingkup otganisasi secara keseluruhan) melakikan pemantauann secara berkala,mimimal sekali dalm tiga tahun dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dan dilaporkan kepada pucuk pimpinan.
Apabila terjadi ketidak sesuaian perilaku pimpinan pegawai,maka perlu dilakukan program-program pembinaan untuk menyesuaikan perilaku yang bersangkutan dengan budaya organisasi.Sekalipun ketidak sesuaian tidak terjadi,namun pembinaan tetap dilakukan zsebagai penyegaran. Tata nilai pimpinan termasuk sikap,gaya dan keteladanan pimpinan akan mempengaruhi penetapan mpilihan perubaham yang meliputi perubahan otrganisasi,sistem dan juga orang.
Kegiatan pilihan ini sering disebut sebagai faktor penggerak eksternal dan lebih bersifat tangible,sedang penetapan Pilihan perubahan dan budaya organisasi akan saling mempengaruhi dalam penerapannya. Untuk dapat mengambil keputusan yang efektif, terkait dengan penetapan perubahan, jajaran pimpinan harus melibatkan pegawai yang kompeten dan relevan di lingkungan kerjanya. Proses perubahan tersebut harus memperhitungkan penanganan konflik dan penyelesaian resistensi terhadap perubahan untuk menumbuhkembangkan organisasi/perusahaan.

1. c) kerangka pilihan perubahan;pemetaan kegiatan analisis dspat dilakukan dari :
     a. Dalam (internal driven/intangible) yaitu lingkip kegiatan yang akan menggerakkan perubahan dari dalam atau cenderung tidak dapat diraba
atau dinyatakan secara jelas.
      b. Luar (eksternal driiven/tangible) yaitu lingkup kegiatan yang akan menggerakkan perubahan dari luar atau cenderung nyata.

Senin, 01 April 2013

Pemberitahuan untuk D1.1. & D1.2.

Berhubung saya masih di Jakarta,hari ini Anda tetap masuk kelas dengan tugas membuat contoh kasus yang merupakan unsur-unsur pemahaman masalah yang meliputi ;

1. Events
2. Pattern of behaviour
3. Systemic Structure
4. Model Mental

Hasilnya Anda kumpulkan pada kuliah minggu depan Selasa 9 April 2013.
Selamat mengerjakan!

Penyusunan agenda (agenda setting)/Mata kuliah Formulasi dan Analisis Kebijakan (9 April 2013)

Kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah publik,oleh karena itu persoalan pertama dlm memformulasiksn kebijsksn publik adalah merumuskan masalah kebijakan terlebih dahulu.

Masalah, oleh Jones diartikan sebagai kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan.
Sementara Dunn mengartikan masalah kebijakan dengan nilai,kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi trtapi yang dapat diidentifikasikan dan dapat dicapai dg melakukan tindakan publik.

Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda. Setting ).Dengan demikian,policy agenda akan memnuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan.
Oleh karena itu,kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (agenda setting )

Apakah yang dimaksud dengan agenda setting dan bagaimana tahapan atau prosesnya?

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Agenda,menurut Jones diartikan sebagai suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan.
Menurut Darwin,agenda adalah suatu kesepakatan umum,yang belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik hang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Sementara itu,proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson secara runtut adalah, a.private problems, b.public problems,  c.issues, d.systemic agenda dan e. Institusional agenda.

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah (problems) yg muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi (private problem). Masalah private merupakan masalah-2 yg mempunyai akibat terbatas atau hanya memyangkut satu ataunsejumlah kecil orang yg terlikbat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (public problem).
Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas,termasuk akibat-akibat yang mengenai orang -orangnyg terlibat secara tidak langsung.

Masalah publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi isue kebijakan (policy issues)

Issues menurut John,adalah problema publik yang saling bertentangan satu sama lain (controversial public problems ).
Issuescdapat diartian juga sebagai per bedaan-perbedaan pendapat di masyarakat trntang persepsi dan solusi (policy action )terhadap suatu masalah publik.
Issues kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial,tetapi juga mencermknkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu,isu kebijakan merupakan hadil perbebatan tentang definisi,klasifikasi,eksplanasi dan evaluasi masalah. (Dunn,1995:97).

Issues kebijakan tadi kemudian mengalir dan masuk dalam agenda pemerintah.
Agenda pemerintah merupakan sejumlah daftar masalah di mana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu.
Agenda pemerintah,menurut Cobb dan Elder dalam John (1984),dibedakan menjadi 2 macam,yaitu agenda sistemik dan agenda institusional.
Agenda sistemik merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
Sementara agenda institusional merupakan serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan2 yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Selanjutnya John menyatakan,bahwa tidak semua masalah bisa menjadi masalah publik,dan tidak semua masalah publik bisa menjadi isu, dan tidak semua isu bisa tampil dan masuk dalam agenda pemerintah.

Jika demikian,pertanyaan yang muncul adalah : KAPAN SUATU. MASALAH BISA MENJADI MASALAH PUBLIK?  MASALAH PUBLIK BISA TAMPIL. MENJADI ISU KEBIJAKAN?  ISU KEBIJAKAN BISA MASUK KEDALAM AGENDA PEMERINTAH SEKALIGUS BISA MENJADI KEBIJAKAN PUBLIK?

Menurut Walker (1982); suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik,jika :
a) mempunyai dampak yang besar pada banyak orang
b) ada bikti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau mempefhatikan masalah sebagai maslah serius,dan,
c) pemecahan masalah yang mudah difahami thd masalah yang sedang diperhstikan tadi.

Sementara Jones (1984),mengemukakan, masalah publik mudah menjadi kebijakan publik manakala;
a) sikap dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik tersebut dapat dikumpulkan.
b) problem atau isu tersebug dinilai penting dan
c) ada kemungkinan masalah publik (issues ) tersebug dapat dipecahkan.

Jika dicermati dari dua pendapat tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:
a. Dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang
b.  Mendapatkan perhatian dari para policy marker.
c. Sesuai dengan platform politik. (Progfam poli itik) dan
d. Kemungkinan besar dapat dipecahkN.
(Joko Widodo,hal 50-56)