Analisis Proses Evaluasi Kinerja KebijaKan Publik (4 Juni 2013)

Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatunkebijakan publik.
Oleh karena itu,evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu "fenomena" di dalamnya terkandung pertimbanga n nilai (value judgment) tertentu. ( Mustopadidjaja,2002:45).
Lalu,fenomena apa yang dinilai?  Ya tergantung pada konteksnya. Jika konteksnya kebijakan publik,maka fenomena yang dinilai ,menurut Mustopadidjaja,adalah berkaitan dengan "tujuan,sasaran kebijakan, kelompok sasaran (target group) yang ingin dipengaruhi,berbagai instrumen kebijakan yang digunakan,responsi dari lingkungan kebijakan,minerja yang dicapai,dampak yang terjadi dan sebagainya".

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat Kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan,tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan,responsi kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensk aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan,perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas.
Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran "abstrak" berupa pemikiran,teori,ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhajir,1996).
Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak (impacts),akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain,evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (guide lines)  yang telah ditentukan.

Oleh karena itu,evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation)merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan.  Ke dua, tipe evaluasi proses (process of public policy implemantation),yaitu risett evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines ) yang telah ditetapkan. Bahkan Mustopadidjaja, 2002:45, menegaskan baHwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan,pengawasan dan pertanggungjawaban.

Evaluasi kinerja pada pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki.baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri,agar rumusan kebijakan lebih tepat,pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik,dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal. Selain itu,evaluasi kinerja pada pemantauan ini juga dapat diperoleh identifikasi kelemahan kebijakan dan penyimpangan terhadap sistem dan Proses pelaksanaan kebijakan ,serta saran koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan ataupun terhadap kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kinerja dalam rangka pengawasan harus dapat memberikan informasi obyektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan serta rekomendasi mengenai tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Evaluasi kinerja pada tahap pertanggungjawaban harus dapat memberikan analisis obyektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan berikut alasannya dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Weiss (1972:4),unsur-unsur penting yg terkandung dalam evaluasi kebijakan adalah :
1. untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada riset yang digunakan.
2. dampak tadi menekamkan pada suatu hasil dari efisiensi,kejujuran,moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilakjkan dengan baik.
4. memeberikan konstribusi pada pembuatan keputusaan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial.

Dari uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan kebijakan punlik tadi. Altetnatif rekomendasinya,menurut Weiss setidaknya adalah :
a. Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan
B. Diteruskan,tapi perlu diperbaiki baik prosedur,maupun penetapannya.
C. Perlunya menambaah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus.
d. Perlunya menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain,
e. Perlunya mengalokasikan sumberdaya langka di antara program yang saling berkompetitif
f. Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

Tipe Evaluasi kebijakan Publik;
Menurut Langbein (1980:5),tipe riset evaluasi dibagi menjadi 2 macam tipe: riset process dan riset outcomes
Metode riset juga dibedakan menjadi :  metode deskriptif dan kausal.
Metode deskriptif lebih mengarah kepada tipe penelitian evaluasi proses (process of public policy implementation ),sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (outcomes of public policy implementation)

Metode deskriptifif pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan pegunjuk?  Apakah fasilitas yang berupa sumberdaya digunakan dalam kebijakan? Bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan?  Apakah sekelompok sasaran dapat menikmati kemanfaatan nyata dari kebijakan tersebut?
Metode Kausal pertanyaan mendasarnya adalah : Siapa yang terlibat dalam kebijakan?   Apakah kebijakan dapat mencapai  siapa yang menjadi sasaran kebijakan? Apakah kebijakan menghasilkan outcomes yang diharapkan/tidak diharapkan? Sarana (faktor) implementasi kebijakan mana yang menghasilkan outcomes yanb terbaik? Berusaha mencari/melihat apakah outcomes utama yanb terjadi karena oleh kebimakan utama? Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama?

Tahapan (proses) Evaluasi Kebijakan Publik:
1.  Mengidentifikasi apa tujuan kebijakan, program dan kegiatan.
2.  Menjabarkan tujuan,program dan kegiatan program ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
3.  Mengukur indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
4,  Mencari data di lapangan berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
5.  Mengolah data lapangan dikomparasikan dengan kriteria pencapaian tujuan.

Analisis Orang (29 Mei 2013)

Istilah SDM (HR),Orang (People), Pegawai,Tenagakerja:

Human Resources atau sumberdayamanusia,menurut William B.Werther Jr dan Keith Davis adalah: berbagai orang yang ada dalam organisasi.
Menurut Amstrong, fungsi HR/SDM mengkhususkan diri pada persoalan yang terkait dnegan pengelolaan serta pengembangan orang (people) dalam organisasi.

Istilah pegawai menunjukkan semua orang yang berkonstribusi untuk menyerahkan produk/jasa organisasi,termasuk pegawai yang dibayar dan sukarela.
Istilah tenaga kerja menunjuk kepada seluruh. orang yang terlibat aktif dalam melaksanakan pekerjaan di suatu organisasi termasuk yang dibayar ataupun sukarela. Tenaga kerja/pegawai mencakup para pimpinan tim,pengawas dan manajer di setiap tingkatan/level.

Kegiatan SDM adalah tindakan yang diambil untuk memberi dan memelihara anggota/pegawai yang memadai bagi kepentingan organisasi. 
Pengelolaan SDM adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi dan mengkordinasikan SDM organisasi. Secara keseluruhan,tujuan pengelolaan SDM adalh untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang.
Aktifitas utama fungsi SDM adalah perencanaan SDM, pengembangan SDM, sistem imbalan dan lainnya.
SDM dapat dibedakan menjadi SDM generalis dan SDM spesialis. Tuntutan masa depan adalah keduanya.
Sistem pengelolaan SDM dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan organisasi belajar dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru.

Peran Perilaku Manusia
Apapun jenis organisasinya dan apapun sistemnya,maju mundurnya suatu organisasi tergantung pada perubahan perilaku manusia. Organisasi dikelola oleh berbagai manusia. Dipandang dari sisi pengelolaan sumberdaya,pengelolaan manusia merupakan kegiatan paling vital. Tanpa berbagai manusia,maka tak akan ada organisasi. Organisasi butuh berbagai manusia,sedangkan berbagai manusia juga butuh organisasi. Keluaran uang penting,fundamental, vital dan berdampak luas dari manusia adalah kepemimpinannya,dan karenanya,harus diselesaikan paling awal.

Perilaku menunjukkan kelakuan dan perubahan tertentu dari manusia, terutama terkait dengan interaksinya dengan pihak lain didalam organisasi atau diartikan sebagai cara seseorang untuk berkelakuan atau bertindak.

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan atau lingkungan yang dipengaruhi oleh kepribadiannya ( personality).
Kepribadian adalah totalitas keberadaan karakteristik yang unik,seperti sikap,ketrampilan (skill), dan tata nilai (values) pada setiap manusia yang mencerminkan dirinya.
Dengan kata lain,perilaku adalah fungsi kepribadian yang berinteraksi dengan situasi/ lingkungan sehingga menghasilkan dan mempengaruhi kinerja.

Perilaku manusia memainkan peran sentral,kritikal dan berdampak luas dalam menentukan pilihan perubahan,baik untuk meraih kesuksesan maupun untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dalam analisis jabatan/pekerjaan,peran menggambarkan bagiannyang dimainkan oleh orang -orang dalam memenuhi sasarannya dengan bekerja secara kompeten dan fleksibel dalam konteks sasaran organisasi,structure dan prosesnya.

Pembelajaran personal,
Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada penyebaran pengetahuan,keahlian,kreativitas dan motivasi dari anggota dan mitra bisnisnya. Dengan menghargai individu, organisasi berarti memiliki komitmen terhadap kepuasan,pengembangan, kemajuan serta kesejahteraan mereka. Selain itu,penghargaan terhadap  individu adalah penanaman sikap kerja yang berorientasi pada keunggulan kinerja namun fleksibel,yang selaras dengan perbedaan lokasi kerja dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Berbagai tantangan yang harus dihadapi organisasi dalam memnuhi komitmen untuk menghargainpara individu adalah :

1. Realisasi komitmen pimpinan organisasi tentang keberhasilan anggotanya.
2. Sistem imbalan yang lebih baik.
3. Kemjuan dan perkembangan lingkungan organisasi.
4.Aplikasi pengalaman dan pengetahuan organisasi kepada para individu sehingga mereka bisa memberi pelayanan lebih baik kepada pelanggan yang pada gilirannnya akan memberi sumbangan berarti bagi sasaran strategi organisasi.
5. Penciptaan lingkungan yang berani menghadapi resiko dan inovatif.

Dimensi kinerja,
Faktor utama yang menggerakkan perubahan perilaku individu untuk mencapai kinerja tertentu adalah meningkatnya pengetahuan (knowledge),ketrampilan (skill ) dan sikap (attitude) yang dipengaruhi oleh karakteristik dasar lainnya. Ketiga faktor tadi sering dikenal dengan faktor KSA. Berdasar penelitian,faktor lain yang ikut mendorong dan menggerakkan kinerja adalah,tata nilai,juga dukungan karakteristik lingkungan kerja dan organisasi,seperti dukungan kolega,atasan,bawahan,kesempatan untuk mrmanfaatkan hasil pembelajaran yang yang diperoleh,dukungan dari berbagai pihak dalam otganisasi dan juga organisasi yang kondusif.

Perilaku (behaviour ) manusia dan perubahan nya dipengaruhi oleh karakter dasarnya,seperti asumsi dasar,tata nilai,atau keyakinan (basic assumptions,values, beliefs) dan dibentuk oleh perpaduan dari aspek :
1.  Kognitif,atau terkait demgan kegiatan berpikir yaitu pengetahuan apa yang harus dimmiliki oleh seseorang untuk melakukan tugasnha dengan baik.
2. Psikomotorik atau terkait dengan tindakan yaitu ketrampilan apa yang harus dimmiliki seseorang untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Affektif yaitu terkait dengan sikap arti nya kecenderungan pandangan atau arah perilaku yang dimmiliki seseorang agar ka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ketigavaspek terserbut amat dipengaruhi oleh tata nilai dan keyakinan hang telah tertanam pada diri hang bersangkutan.

Model Implementasi Kebijakan (28 Mei 2013)

Ada beberapa model implementasi kebijakan, salah satunya adalah Model Edward III (1984: 10) yang menyajikan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel tadi adalah : communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure.

1. Faktor komunikasi (communication);
    Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementators)
Maksud komunikasi agar apa yanng menjadi isi,tujuan dan arah, kelompok sasaran kebijakan dapat dipahami  oleh pelaku kebijakan dg baik sehingga mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu yng diperlukan dalam implementasi kebijakan.
Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi,antara lain dimensi tansformasi,kejelasan dan konsistensi.

2. Sumberdaya (resources)
Ini meliputi sdm,sumberdaya keuangan,sumberdaya peralatan (gedung,peralatan,tanah dan suku cadang lainnya) yang diperlukan.

3.  Disposisi (disposition):
    Disposisi merupakan kemauan,keinginan dan kecenderungan paraa pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya,tapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungungkan organisai dan dirinya,manakala mereka cukup pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat mendalam memahaminya (comprehension and understanding ). Pengetahuan,pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menim bulkan sikap menerima ( acceptance ), acuh tak acuh (neutrality ) dan menolak (rejection ) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

4.  Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure ):
    Ini meliputi antara lain struktur organisasi,pembagian kewenangan,hubungan antar unit-unit organisasi yang ada didalam organisasi itu sendkri maupun dengan oragnisasi luar. Oleh karena itu,struktur Birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Publik 28 -05-2013

Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat,dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Dengan demikian bukan merupakan kegiatan yang berusaha mencari kesalahan yang telah dilakukan,namun ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan.

Strategi kontrol sama dengan strategi implementasi yaitu menentukan.:
1. Pelaku kontrol Pelaksanaan Kebijakan
2. Standar Prosedur operasi kontrol
3. Sumberdaya keuangan dan Peralatan
4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Lanjutan materi Analisis Sistem

Sistem Kepemimpinan

Istilah sistem kepemimpinan menunjukkan bagaimana kepemimpinan dilaksanakan secara formal ataupun informal di seluruh organisasi,sebagai dasar dan pedoman membuat ,mengkomunikasikan,dan melaksanakan keputusan utama. Sistem kepemimpinan terdiri atas struktur dan mekanisme pengambilan keputusan; pemilihan dan pengembangan pemimpin serta manajer; penguatan tata nilai ,arahan serta harapan kinerja.

Sistem kepemimpinan yang efektif  menghargai kemampuan dan kebutuhan anggota serta pemilik kepentingan lainnya dan menetapkan harapan tinggi untuk kinerja  serta peningkatan kinerja.

Sistem kepemimpinan yang efektif membangun loyalitas dan kerja tim (teamwork) berdasarkan tata nilai organisasi dan pencapaian tujuan.

Sistem kepemimpinan yang efektif memberi keyakinan,dan mendukung inisiatif serta pengambilan resiko yang tepat,menyusun struktur organisasi sesuai tujuan dan fungsi serta menghilangkan rantai komando yang menuntut proses pengambilan keputusan yang panjang.

Sistem kepemimpinan yang efektif mencakup mekanisme bagi pemimpin untuk melakukan evaluasi diri,menerima umpan balik dan memperbaikinya.

Umumnya sistem kepemimpinan berkenaan dengan apa yang akan dilakukan,yaitu arahnya diawali dengan pernyataan misi dan bagaimana melakukannya,yang diawali arahnya dengan pernyataan tata nilai guna mewujudkan visi yang ditetapkan.
Misi ditindaklanjuti dengan tujuan (goal) jangka panjang yang kemudian dijabarkan dengan sasaran (objectives) jangka pendek dan kemudian dengan program kerja (action plan),yang bergerak mulai dari yang lebih luas (board intent) ke yang spesifik (specific intent). Tindakan nyatanya adalah dengan komitmen pimpinan yang dapat berupa surat keputusan ,keterlibatan pimpinan,ataupun pemberian dukungan fasilitas dan sumberdaya lainnya.

Tata nilai ditindaklanjuti dengan strategi lalu diikuti dengan kebijakan atas strategi yang dipilih. Strategi merupakan peta (road map) organisasi yang akan dilalui dalam menggerakkan produktivitas ,inovasi bisnis dan keunggulan kompetitif organisasi untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan yang ditetapkan sesuai strategi yang dipilih ditindak lanjuti dengan metodologi (mekanisme,prosedur dan instruksi kerja atau acuan lainnya) yang bergerak mulai dari yang lebih luas (board intent) ke yang spesifik (specific intent). Tindakan nyatanya adalah dengan gaya kepemimpinan yang diraskan sebagai servant leaders yang berorientasi pada layanan,keteladanan,konstribusi dan kerendahan hati.

Lanjutan materi kuliah Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publk (14 Mei 2013)

Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakannsuatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumberdaya (resources),unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi haskl (outcomes) sesuai dengan apa menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
Aktifitas interpretasi (interpretation) merupakan kegiatan menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasioanal dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima para pelaku dan sasaran kebijakan.
Aktifitas aplikasi (application) merupakan Aktifitas penyediaan pelayanan secata rutin,pembayaran atau lainnya sesuai denban tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Berdasarkan pada dua pendapat di atas (Darwin dan Jones ), maka yang perlu mendapat perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan adalah interpretasi,organisai, penyediaan resorses dan manajemen program serta penyediaan layanan dan manfaat pada publik.
Oleh karena itu masalah implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari interpretasi, pengorganisasian  dan aplikasi.

1. Tahap interpretasi,merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih brrsifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy ) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy ) dan kemudian akan dijabarkan ke dalam kebijakan operasional.
Dan dalam tahap imimpula dilakukan komunikasi dan sosialiasi.
2. Tahap Pengorganisasian, tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran (besarnya,sumbernya,pengunaan dan pertanggung jawabannya),penetapan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk melksanakan kebijakan (juklak dan juknis),dan penetapan manajemen pelaksanaan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan pola kordinasi pelaksanaan kebijakan.
3.Tahap aplikasi,merupakan penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing krgiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebeljmnha.

Materi kuliah, Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik (14 Mei 2013)

Sebagai suatu tahapan dari proses kebijakan publik,maka implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang crusial,kare a bagaimanapun baiknya suatu kebijakan,kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam kmllementasinya,maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Demikian juga sebalikknya,bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.
Dengan demikian,kalau menginginkan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik,maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik,tetapi jjga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Beberapa pengertian "implementasi";
- menurut kamus Webster : " to provide the means for carrying out". (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effects to ( menimbulkan dampak /akibat terhadap sesuatu).
Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dandapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tersebut.
- menurut Jones ; " getting the job done "and" doing it"
Sekalipun sederhana pengertian yang dimaksud, Jones mensyaratkan pelaksanaannya memerlukan ; ada pelaksana (orang), uang dan kemampuan organisasional yang dalam hal ini sering disebut dengan resources
-  menurut Mazmanian dan Sabatier ; " to understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation.  Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events". (hakikat utama implementasi kebkjakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah sesuatu program dknyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha usaha untuk mengadminitrasikannya
dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian)

Aktifitas yang terlihat dalam implementasi kebijakan ;
Menurut Darwin, proses implementasi yang perlu dilakukan setidaknya ada empat hal penting, yaitu pendayaan sumber,pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi,interpretasi,manajemen program dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Sementara menurut Jones,ada tiga macam :
Organization
Interpretation
Application

Pemberitahuan untuk kelas D1 dan D2;
1. Bahan materi ini akan didiskusikan/dijelaskan pada pertemuan minggu depan
2. Hari ini ; 14 Mei 2013,saya tidak bisa masuk kelas karena masih ada kepentingan di luar kota.
3. Hasil UTS minggu lalu dikumpulkan hari ini lewat kosma masing-masing,dengan menandatangani bukti pengumpulan.

Materi kuliah, Analisis Sistem ( 8 Mei 2013)

Sistem mengandung dua pengertian ;
* Suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang tersusun sebagai struktur.
* Sebagai rencana, metode, aplikasi komputer,alat atau prosedur.

Sistem dapat pula dipandang sebagai suatu perangkat dibagian bagian yang berhubungan serta bekerja secara sendiri sendiri dan bersama sama untuk mencapai tujuan keseluruhan di lingkungan yang kompleks.

(MATERI SELANJUTNYA ADA DI PRINT-OUT, HARAP HUBUNGI KOSMA MASING MASING)

Soal UTS Formulasi dan Analisis Kebijakan Publik Kelas D1& D2 (Take-home Examination)

1. Pilih satu masalah publik yang harus dibuatkan Kebijakan.
2. Kemudian buatlah proses formulasi kebijakan sebagaimana teori yang ada (materi kuliah) yaitu Mendesain Kebijakan (Policy Design) yang menurut Mustopadidjaja melalui 7 tahap.
Di sini Anda cukup menjelaskan tahap/proses dari :
a. Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan.
b. Perumusan Alternatif Kebijakan.( minimal 3 alternatif dan masing-masing disertai penjelasan/alasan seperlunya)
c. Penilaian Alternarif  Kebijakan dengan 4 kriteria:  technical feasibility (efektifitas), Economic and Financial feasibility (efisiensi), political viability (dukungan politis) dan administrative operability (kelayakan administratif).
untuk penilaian alternatit ini, buatlah dengan menggunakan tabel, berikutnya anda berikan alasan/penjelasan tentang skor/nilai yang Anda berikan untuk masing-masing kriteria,
d. Pilih satu alternatif dengan skor terbanyak sebagai rekomendasi kebijakan yang akan dibuat.

Ketentuan :
Soal dikerjakan mulai besok Selasa 7 Mei 2013, di rumah (takehome exam) ,dan diserahkan pada pertemuan kuliah tanggal 14 Mei 2013.