Proses Analisis/diagnostis Manajemen ( 10 April 2013)

Ada tiga fase dalam proses analisis manjemen;
1. Perencanaan Analisis yang mencakup ; Pemetaan Sistem Manajemen Organisasi,Pengelolaan Budaya dan Perubahan, Acuan kegiatan diagnostic,Kerangka Pilihan Perubahan,Pemetaan Kegiataan Analisis,Pembuatan Kerangka Perubahan Bersaing.
2. Implementasi Analisis,yang mencakup: Prakondisikan Kegiatan analisis,Pastikan sumber Data Relevan,Lakukan Penyamaan persepsi,Laksanakan Kegiatan analisis.
3. Evaluasi Analisis,mencakup : Evaluasi Proses dan Hasil,Kerangka Penilaian Kinerja Organisasi.

1. a) Dalam pemetaan sistem Manajemen diperlukan adanya panduan standar strategis sebagai instrumen vital atau model dalam memgelola dan mengorganisasikan perusahaan/lembaga.
Sebagian besar organisasi ataumperusahaan besar belum mempunyai suatu kerangka sistemik,komprehensif dan integratif dalam menggerakkan dan mengendalikan arah perubahan serta pengelolaannya sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan perubahan lingkungan organisasi. Hal ini mengakibatkan pilihan keputusan dan tindakan manajemen dalam menumbuhkembangkan organisasi kjrang terarah,sulit untuk fokus dan tidak sistemik.

1. b)Pengelolaan sistem budaya dan perubahan diarahkan agar setiap jajaran pimpinan organisasi harus selalu memperhatikan kekuatan perubahan sepertimpersaingan,perkembangan teknologi,peraturan peruandang-undangan dan perkembagan isu-isu global agar dapat beradaptasi dengan tantangan perubahan lingkungan.  Pimpinan organisasi menggali dan menumbuhkembangkan tata nilai pimpinan dan tata nilai organisasi/perusahaan atas interaksi para anggota/pegawai dalam bekerja,yang akan mempengaruhi visi,misi organisasinya. Seluruh jajarannmanajemen dan pegawai berkewajiban mengimplementasikan tata nilai organisasi/Perusahaan dalam bekerja menuju budaya organisasi/perusahaan. Kegiatan ini sering disebut dengan faktor penggerak internal (internal driven atau lebih bersifat intangible). Untuk memastikan efektivitas implementasi budaya organisasi, fungzional Sumberdaya manusia korporat (untuk lingkup otganisasi secara keseluruhan) melakikan pemantauann secara berkala,mimimal sekali dalm tiga tahun dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dan dilaporkan kepada pucuk pimpinan.
Apabila terjadi ketidak sesuaian perilaku pimpinan pegawai,maka perlu dilakukan program-program pembinaan untuk menyesuaikan perilaku yang bersangkutan dengan budaya organisasi.Sekalipun ketidak sesuaian tidak terjadi,namun pembinaan tetap dilakukan zsebagai penyegaran. Tata nilai pimpinan termasuk sikap,gaya dan keteladanan pimpinan akan mempengaruhi penetapan mpilihan perubaham yang meliputi perubahan otrganisasi,sistem dan juga orang.
Kegiatan pilihan ini sering disebut sebagai faktor penggerak eksternal dan lebih bersifat tangible,sedang penetapan Pilihan perubahan dan budaya organisasi akan saling mempengaruhi dalam penerapannya. Untuk dapat mengambil keputusan yang efektif, terkait dengan penetapan perubahan, jajaran pimpinan harus melibatkan pegawai yang kompeten dan relevan di lingkungan kerjanya. Proses perubahan tersebut harus memperhitungkan penanganan konflik dan penyelesaian resistensi terhadap perubahan untuk menumbuhkembangkan organisasi/perusahaan.

1. c) kerangka pilihan perubahan;pemetaan kegiatan analisis dspat dilakukan dari :
     a. Dalam (internal driven/intangible) yaitu lingkip kegiatan yang akan menggerakkan perubahan dari dalam atau cenderung tidak dapat diraba
atau dinyatakan secara jelas.
      b. Luar (eksternal driiven/tangible) yaitu lingkup kegiatan yang akan menggerakkan perubahan dari luar atau cenderung nyata.

Pemberitahuan untuk D1.1. & D1.2.

Berhubung saya masih di Jakarta,hari ini Anda tetap masuk kelas dengan tugas membuat contoh kasus yang merupakan unsur-unsur pemahaman masalah yang meliputi ;

1. Events
2. Pattern of behaviour
3. Systemic Structure
4. Model Mental

Hasilnya Anda kumpulkan pada kuliah minggu depan Selasa 9 April 2013.
Selamat mengerjakan!

Penyusunan agenda (agenda setting)/Mata kuliah Formulasi dan Analisis Kebijakan (9 April 2013)

Kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah publik,oleh karena itu persoalan pertama dlm memformulasiksn kebijsksn publik adalah merumuskan masalah kebijakan terlebih dahulu.

Masalah, oleh Jones diartikan sebagai kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan.
Sementara Dunn mengartikan masalah kebijakan dengan nilai,kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi trtapi yang dapat diidentifikasikan dan dapat dicapai dg melakukan tindakan publik.

Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda. Setting ).Dengan demikian,policy agenda akan memnuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan.
Oleh karena itu,kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (agenda setting )

Apakah yang dimaksud dengan agenda setting dan bagaimana tahapan atau prosesnya?

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Agenda,menurut Jones diartikan sebagai suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan.
Menurut Darwin,agenda adalah suatu kesepakatan umum,yang belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik hang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Sementara itu,proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson secara runtut adalah, a.private problems, b.public problems,  c.issues, d.systemic agenda dan e. Institusional agenda.

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah (problems) yg muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi (private problem). Masalah private merupakan masalah-2 yg mempunyai akibat terbatas atau hanya memyangkut satu ataunsejumlah kecil orang yg terlikbat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (public problem).
Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas,termasuk akibat-akibat yang mengenai orang -orangnyg terlibat secara tidak langsung.

Masalah publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi isue kebijakan (policy issues)

Issues menurut John,adalah problema publik yang saling bertentangan satu sama lain (controversial public problems ).
Issuescdapat diartian juga sebagai per bedaan-perbedaan pendapat di masyarakat trntang persepsi dan solusi (policy action )terhadap suatu masalah publik.
Issues kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial,tetapi juga mencermknkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu,isu kebijakan merupakan hadil perbebatan tentang definisi,klasifikasi,eksplanasi dan evaluasi masalah. (Dunn,1995:97).

Issues kebijakan tadi kemudian mengalir dan masuk dalam agenda pemerintah.
Agenda pemerintah merupakan sejumlah daftar masalah di mana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu.
Agenda pemerintah,menurut Cobb dan Elder dalam John (1984),dibedakan menjadi 2 macam,yaitu agenda sistemik dan agenda institusional.
Agenda sistemik merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
Sementara agenda institusional merupakan serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan2 yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Selanjutnya John menyatakan,bahwa tidak semua masalah bisa menjadi masalah publik,dan tidak semua masalah publik bisa menjadi isu, dan tidak semua isu bisa tampil dan masuk dalam agenda pemerintah.

Jika demikian,pertanyaan yang muncul adalah : KAPAN SUATU. MASALAH BISA MENJADI MASALAH PUBLIK?  MASALAH PUBLIK BISA TAMPIL. MENJADI ISU KEBIJAKAN?  ISU KEBIJAKAN BISA MASUK KEDALAM AGENDA PEMERINTAH SEKALIGUS BISA MENJADI KEBIJAKAN PUBLIK?

Menurut Walker (1982); suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik,jika :
a) mempunyai dampak yang besar pada banyak orang
b) ada bikti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau mempefhatikan masalah sebagai maslah serius,dan,
c) pemecahan masalah yang mudah difahami thd masalah yang sedang diperhstikan tadi.

Sementara Jones (1984),mengemukakan, masalah publik mudah menjadi kebijakan publik manakala;
a) sikap dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik tersebut dapat dikumpulkan.
b) problem atau isu tersebug dinilai penting dan
c) ada kemungkinan masalah publik (issues ) tersebug dapat dipecahkan.

Jika dicermati dari dua pendapat tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:
a. Dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang
b.  Mendapatkan perhatian dari para policy marker.
c. Sesuai dengan platform politik. (Progfam poli itik) dan
d. Kemungkinan besar dapat dipecahkN.
(Joko Widodo,hal 50-56)

Organisasi,Manajemen dan Dimensi Perspektif sistem, (rabu,27 maret 2013)

Organisasi dan manajemen dapat ditinjau dengan pendekatan sistem.,Organisasi adalah bagian dari manajemen,sedangkan manajemen adalah juga bagian dari organisasi. Secara umjm organisasi didefinisikann sebagai suatu sistem peran,aliran aktivitas dan proses (meniunjukkan proses organisasi atau disebut sistem/pola hubungan kerja),dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas/aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan tujuan bersama. Pelaksanaan tujuan bersama ini merupakan alasan mengapa organisasi ada. Sumberdaya manajemen adalah informasi. Tugas utama manajemen adalah mengambil keputusan. Pemanfaatan informasi secara penuh merupakan salah satu faktor dalam menilai kjalitas keputusan. Manajemen dapat dipandang sebagai aktivitas yang bertanggung jawab atas penciptaan, pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. Dalam konteks ini,otganisasi dipandang sebagai kerangka atau rumah,tempat untuk melaksanakan kegiatan manajemen. Fungsi-fungsi di dalam proses manajemen, dapat digambarkan sebagai berikut;

Fungsi Mendasar terditi atas ;
- Fungsi Perancanaan; mengembangkan sasaran,pemecahan persoalan,alokasi sumberdaya,rancangan dan penataan sistem kerja.
- Fungsi Implementasi: pencapaian sasaran & rencana,operasional pekerjaan dan sistem organisasional melalui SDM.
- Fungsi Kontrol; Umpan balik,pemantauan,pengukuran & analisis,penelaahan,pengkajian,evaluasi,audit,tindakan koreksi,tinjauan/review,diagnosis

Fungsi Tradisional terdiri atas;
- Perencanaan
- Anggaran
- Pengangkatan
- Penataan
Hal-hal tersbut masuk pada wilayah Fungsi Perencanaan

kemudia yang masuk wilayah fungsi implementasi adalah;
- Menyelenggarakan
- Mengarahkan
- Mengkordinasikan
- Memerintah
- Menggerakkan
- Memimpin

Sementara yang masuk wilayah fungsi kontrol adalah; mengendalikan dan melaporkan

Untuk Dimensi waktu fungsi perencanaan adalah; periode pra-operasional,orientasi ke masa depan dan fjngsi ramalan dan proyeksi.
Untuk fungsi implementasi dimensi waktunya adalah; Priode operasional,perhatian saat ini dan kontinyu,fungsi menggerakkan dan motivasi.
Untuk fungsi kontrol dimensi waktunya adalah; periode pasca-operasional,orientasi setelah kejadian dan fungsi peraturan dan penyesuaian

Bila disimak,kegiatan analisis juga diagnostik adalah bagian dari fungsi kontrol di dalam fungsi proses manajemen.

Kegiatan fungsi implementasi di dalam proses manajemen cenderung berinteraksi antara orang satu dan yang lain dengan tujuan memaksimumkan kepuasan (serta produktivitas) dan lazimnya menggunakan filosofi ilmu perilaku. Ilmu perilaku berhubunban dengan usaha untuk mencapai pebgetahuan tentang perilaku manusia guna memperoleh pengertian tentang menbapa manusia menunjukkan kelakuan dan perubahan tertentu,terutama sehubjnban dengan interaksi merema dengan pihak-pihak lain dalam organisasi.  Kegiatan diagnosi dan tindak lanjutnya cenderung difokuskan untuk menggerakkan pilihan perubahan peran implementasi dalam menumbuh kembangkan organisasi, dan karenznya, para pemimpin dapat ddngan mudah membimbing pengikutnya untuk mengubah tatanan implementasi sesuai perkembangan kebuguhan organisasi.  Peran implementasi adalah peran yang dimainkan oleh setiap individu yang berintaraksi dengan individu lainnya di dalam kelompok atau organisasi yang dapat menubah perilakunya,dalam melaksanakan tujuan bersama guna memaksimumkan kepuasan (dan produktivitas).

KegiatN perencanaan dan kontrol di dalam proses manajemen cenderung berinteraksi antara orang dan pekerjaan atau tugas dengan tujuan memaksmumkan produktivitas dan kepuasan,lazimnya dengan filosofi ilmu manajemen.  Jika seluruh proses manajemen berorientasi masukan-keluaran diintegrasikan,filosofi sisten dapat diterapkan secara utuh guna menkngkatkan keefektifan dan kinerja organisasi dengan senantiasa memlerhitungkan keserasian dan keselarasan peingkztan produktivitas serta kepuasan sehingga penerapannya dirasakan berimbang dan harmonis oleh seluruh jajaran /anggota organisasi.
(Nevizond Chattab,14-17)

Perhatian untuk seluruh kelas D1 & D2, hari ini saya tidak masuk kelas,kegiatan kelas untuk hari ini,secara individu ANDA membuat resume atas materi ini,yang harus serahkan pada pertemuan minggu depan.

Materi kuliah Analisis dan Formulasi Kebijakan 26 Maret 2013

Proses kebijakan publik;
Langkah-langkah proses kebijakan publik :
Anderson :  Agenda setting, policy formulation,policy adoption,policy implementation,policy assesment/evaluation.
Ripley ; agenda setting,  formulation and legitimating of goal and programs,programs implementation, performance and impact,decision about the future of the policy and program.
Dye ; identifikasi masalah kebijakan,penyusunan agenda,perumusan kebijakan,pengesahan kebijakan,implementasi kebijakan,evaluasi kebijakan.

Proses kebijakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan dengan, bagaimana:
a, masalah dirumuskan, b, agenda kebijakan ditentukan, c,kebijakan dirumuskan, d, keputusan kebijakan diambil, d. Kebijakan dilaksanakan, d, kebijakan dievaluasi.

Setiap tahapan proses kebijakan terdapat pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk kepentingan analisis proses kebijakan publik.
1. Problem identification
    a. Apa yang dimaksud dengan masalah kebijakan?
    b. Apa yang menyebabkan masalah menjadi masalah kebijakan?
2. Formulation
    a. Bagaimana alternatif kebijakan dikembangkan?
    b. Siapa yang berpartisipasi dalam perumusan (formulation) kebijakan?
3. Adopsi
    a. Bagaimana alternatif kebijakan diadopsi dan diundangkan?
    b. Persyaratan apa yang harus dipenuhi?
    C. Siapa yang mengadopsi kebijakan?
    d. Proses apa yang dilakukan?
    E.  Apa saja muatan kebijakan yang telah diadopsi
4. Implementasi
    a. Siapanyang terlibat dalam pelaksanaan?
    b. Apa yang dilakukan agar suatu kebijakan publik dapat menimbulkan efek?
    c. Apa dampaknya terhadap muatan kebijakan publik?
5. Evaluation
    a. Bagaimana efektivitas atau dampak suatu kebijakan diukur?
    b. Siapa yang melakukan Kebijakan?
    c. Apa konsekwensi yang ditimbulkan oleh evaluasi kebijakan?
    d. Apa ada tuntutan (demands) untuk mengubah atau mencabut kebijakan?
(Joko widodo, hal 17-18).

Proses Formulasi Kebijakan Publik,
a. Identifikasi dan pemahaman masalah ; Perubahan terjadi baik lingkungan internal maupun eksternal akan menimbulkan dampak,apakah dampak tersebut dikehendaaki atau tidak. Perubahan yg dapat menimbulkan dampak ini tentu akan menimbuilkan masalah dan harus dipikirkan langkah antisipasi atau upaya pemecahannya. Oleh karena itu langkah penting dalam Proses identifikasi dan memahami masalah kita harus mampu melakuan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan atau mengenali (scanning) setiap perubahan yang terjadi. Baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
Salah satu metode mengenali (scanning) untuk memahami masalah akibat terjadinya pefubahan lingkungan baik internal maupun  eksternal adalah teori "gunung es" (ice berg and level perspective). Menurut teori ini (iceberg theory ),pemahaman masalah yg dihadapi organksasi publik,senantiasa diawali dari adanya kejadian-2 (events) yang mengemuka di masyarakat. Berdasarkan kejadian-2 itu dapat dikemukakan apa yang menjadi kecenderungan atau perilaku (pattern of behaviour ) dari peristiwa itu. Atas dasar pola perilaku yang sama ini,kemudian bisa ditemukan apa yang menjadi struktur sistemik (systemic structure ) permasalahan masyarakat. Setelah ditemukan struktur sistemik. Permasalahn dari events tadi, baru dapat ditemukan mental models masalah sebagai akar masalah. Berdasarkan akar masalah tersebut, kemjdian dapat ditentukan kerangka intervensi strategis apa (desain kebijakan) yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang mengemuka tersebut. Manakala struktur sistemik telah diintervensi,maka pola perilaku permasalahan tadi tidak akan terulang lagi. Dalam hal ini otomatis peristiwa -peristiwa. (events ) tidak akan mengemuka lagi di masyarakat.

Events, merupakan peristiwa -peristiwa yang terjadi di masyarakat.
Pattern of behaviour, merupakan pola perilaku atau kecenderungan-kecenderungan yang sama dari peristiwa -peristiwa yang terjadi.
Systemic structure, merupakan struktur hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain.
Mental Models, merupakan akar masalah yang diperoleh dari kesimpulan struktur hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi dalam masyarakat.

Pemahaman masalah secara bertingkat menurut teori gunung es ini menghasilkan perspektif pengertian dan pemahaman yang bertingkat pula (level of perspective ). Pemahaman masalah tersebut juga dapat menemukan pola pikir dan jenis tindakan tertentu (intervensi ) apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi masalah yang mengemuka.
Pemahaman masalah secara bertingkat ini menggambarkan pada kita bahwa peristiwa (events ) yang terjadi sesungguhnya berakar pada pola perilaku (pattern of behaviour ),dan pola perilaku berakar dari struktur sistemik.  Pola perilaku ini menggambarkan adanya saling keterkaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya meskipun belum terstruktur. Sementara itu,struktur sistemik menggambarkan hubungan secara menyeluruh dari saling berinteraksi,dan interdependence antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi. Kesimpulan hubungan yang menyeluruh dan saling berinteraksi dan interdependence antara peristiwa satu dengan lainnya disebut Mental models. Mental models ini merupakan akar dari masalah terjadinya peristiwa yang mengemuka di masyarakat.

Setelah berhasil memahami tingkatan perspektif masalah yang mengemuka di masyarakat berdasarkan teori gunung es ini,selanjutnya teori ini akan dijadikan pijakan dasar dalam melakukan pemetaan situasi masalah yang mengemuka di masyarakat.
Keseluruhan unsur2 yang terkandung dalam pemahaman masalah menurut teori gunung es tersebut akan membantunmemetakan situasi masalah yang dihadapi oleh organisasi.

Events merupakan peristiwa peristiwa yang terjadi di masyarakat,bisa jadi banyak sekali frekuensi maupun variasi dan intensitasnya. Proses mengenali (scanning) terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masyarakat menghasilkan setumpuk masalah yang sering disebut "meta masalah ". Dari setumpuk peristiwa,kejadian,dan masalah yang berhasil kita kenali itu,kemudian dilihat kesamaan-kesamaan proses terjadinya. Berdasarkan peristiwa, kejadian atau masalah yang memiliki kesamaan-kesamaan itu akan menghasilkan suatu pola perilaku atau kecenderungan -kecenderungan (pattern of behaviour )dari setumpuk peristiwa,kejadian atau masalah yang mengemuka di masyarakat itu.

Peristiwa, kejadian dan masalah yang terjadi masyarakat dan memiliki kecenderungan yang sama itu kemudian didefinisikan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan atau kecenderungan itu,dan sekaligus mengetahui sebab dan akibatnya. Melalui aktivitas pendefinisian ini,akan diketahui bagaimana struktur hubungan sistemik (systemic structure ) diantara peristiwa, kejadian dan masalah itu.

Struktur hubungan sistemik yang menunjukkan hubungan sebab akibat di antara peristiwa, kejadian dan masalah yang mengemuka di masyarakat, selanjutnya dilakukan spesifikasi atas serangkaian hubungan peristiwa, kejadian dan masalah tadi. Dari sekian banyak kejadian, peristiwa dan masalah yang saling berhubungan tadi,setelah didefinisikan tinggal beberapa peristiwa, kejadian, masalah saja yang perlu dipilih mana yang akan diintervensi untuk mengantisipasi atau mengatasinya.
(Joko Widodo,44-49)

.
    

Apa. Perbedaan antara sektor publik dan sektor privat (swasta)?

W.F. Baber (dikutip dalam Masey,1993:15) berpendapat bahwa sektor publkk mengandung sepuluh ciri penting yang membedakannya dari sektor swasta. Sektor publik ;
1. lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yg lebih mendua (ambiguous )
2.menghadapi lbh banyak problem dlm mengimplementasikan keputusan-keputusannya.
3.memanfaatkan lebih banyak orang yg memilki motivasi yang sangat beragam.
4.lebih banyak memperhatikan usaha memepertahankan peluang dan kapasitas.
5.lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.
6.melakukan aktivitas yg lebih banyak mengandung signifikansi simbolik.
7.lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
8.mempunyai peluang yg lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran (fairness)
9.harus beroperasi demi kepentingan publkk.
10.harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dkbutuhkan dalam industri swasta.

Ketika mengkaji karakteristik "profit" dari sektor publik dan sektor "nonprofit " sePerti sekolah,unkversitas,organisasi relawan,rumah sakit dan sebagainya,Anthony dan Herzlinger memyatakan bahwa garis demarkasi keduanya adalah "dalam Organisasi nonprofit, keputusan yang dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang sebaik mungkin sesuai dg. Sumberdaya yang tersedia,dan keberhasilannya dikukur terutama brrdasarkan seberapa banyak layanan yang diberikan oleh organisasi ini dan seberapa baik layanan itu diberikan ".(Anthony dan Herzlinger, 1980:31).
Jadi ukuran sektor nonprofit lbh banyak didasarkan psda kriteria kesejahteraan sosial ketimbang kriteria keuntungan financial. Kedua penulis tersebut mengatakan bahwa cirk-ciri nonprofit adalah :
A. Tidak mengejar kuntungan.
B. Cenderung menjadi organisasi pelayan
c. Ada batasan yang lebih besar dlm tujuan dan strategi yg mereka susun.
d. Sektor ink lebih bergantung pada klien untuk mendapatkan sum berdaya financialnya.
e.sektor ini lebih didominasi oleh kelompok professional
f.akuntabilitasnya berbeda dg akuntabilitas organisasi privat/profit
d.manajemen puncak tidak punya tanggung jawab yang sama atau imbalan financial yang sama
e.organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik
f.tradisi kontrol manajemen kurang.
(dikutip dari Wayne Parsons,Public Policy......hal.10)

R

Konsep Dasar Tentang Kebijakan Publik

* Telah terjadi perkembangan yang sangat dinamis dalam masyarakat akibat dati tingkat kehidupan mereka yang semakin baik,sebagai indikasi telah terjadi empowering pada diri masyarakat.
* Aparatur pemerintah harus mulai bergeser posisi dan perannya dalam pelayanan publik. Dari "pengatur & "tukang perintah" menjadi "pelayan"
Dari pendekatan kekuasaan, menjadi fleksibel kolaaboratis dan dialogis.
Dari cara yang sloganis menuju cara kerja yang realistis pragmatis.

Peran baru pemimpin kedepan menurut Peter Senge :
* Sebagai Designer (perancang); mampu merancang dan merumuskan apa yang menjadi visi,misi,tujuan,sasaran,nilai nilai organisasi dan memberi peluang kepada orang-orang dalam organisasi untuk berperan serta. juga harus mampu merumuskan ap yang menjadi kebijakan ,strategi dan struktur pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
* Sebagai teacher (guru); mampu membagkitkan organisasi sebagai ntempat belajar bagi para anggota maupun stafnya.
* Sebagai steward (pelayan,pendorong,pengayom); mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan,baik unyuk stafnya maupun anggotanya.

Ketrampilan baru (new skill) pemimpin di masa depan ;
* Visi bersama (shared vision ),membangun visi bersama (building. Shared vision ),memunculkan memtal-mental model dan mengujinya (surfacing and challenging mental model ),mengikatkan diri ke dalam dan berpikir sistemik (engaging in system thinking )

* Tantangan pemimpkn ke depan afalah mampu memenuhi harapan,tuntutan dan aspirasi masyarakat yang dilayani setta mampu memecahkan masalah publik hang tumbuh dan berkembang di masyarakzt.

*. Salah satu instrumen untuk mengatasi tantangan ini adalah kebijakan publik. Alasannya dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi atau tindakan tertentu guna mencapai suatu hasil yang diharapkan (intende impact )

Apa kebijakan Publik?
*Kebijakan publik adalah hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. (Robert Eyestone)
*Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. (Thomas R.Dye)
*Upaya untuk memahami dan mengartikan :
  1. apa yang dilakukan atau tidak dilakukan.
  2. apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi nya dan
  3. apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.  ( Kartasasmita)
* Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku gun memecahkan masalah tertentu. ( Anderson)
* Sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkanoleh seseorang,kelompok atau pemerintah dalam lkngkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yNg diinginkan. (Frederick )

Element kebijakan :
a. Kebijakan publik
B. Pelaku kebijakan
c. Lingkungan kebijakan (Dye)
Menurut Dunn:
a. Stakeholders kebijakan
b. Kebijakan publik (policy contens)
c. Linkungan kebijakan (policy environment )

Mustopadijaya menambah satu element,yaitu : kelompok sasaran kebijakan (target groups)
Menurut David Eston : sistem terdiri atas : inputs,outputs,feedback, dan lingkungan

Atas dasar pengertian tersebut,dapat ditemukan element yang terkandung dalam kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (1994)
1.  Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat2 pemerintah.
3.  Kebijakan adalah apa yang benar2 dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4.  Kebijakan publik bersifat positiv (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu ) dan bersifat negatif (keputsan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5.  Kebijakan publik (positif) selalu betrdasarkan pada peraturan perundang undangan tertentu yang brxifat memaksa (otoritatif)
(dikutip dari joko Widodo,Analisis Kebijakan Publkk...... hal 13)