Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Analisis Manajemen Kelembagaan Islam ( 1 Mei 2013) kelas D1 dan D2.

Sifat: Take-home Exam
Dikumpulkan : Rabu 8 Mei 2013
Jawaban minimal 1 halaman folio.

Kriteria keunggulan kinerja ditetapkan sebagai dasar untuk penilaian diri (self assesment) bagi organisasi,untuk memperoleh penghargaan dan umpan balik bagi organisasi dalam upaya menciptakan keunggulan kinerja.

Baldrige menyusun kriteria tersebut dengan 7 kategori, 3 diantaranya adalah ; kepemimpinan, perencanaaan strategis dan fokus pelanggan dan pasar.
Ketiga kategori tersebut berkaitan dengan nilai dasar masing-masing, yaitu ; kepemimpinan berkaitan dengan kepemimpinan yang memiliki visi, perencanaan strategis berkaitan dengan fokus masa depan, dan fokus pelanggan dan pasar berkaitan dengan keunggulan yang digerakkan pelanggan.

Yang harus Anda jawab/uraikan adalah:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan 3 kategori tersebut yang berkaitan dengan nilai dasar masing-masing.

2. Menjelaskan mengapa kategori-kategori tersebut dapat dijadikan dasar untuk penilaian diri organisasi, untuk memperoleh penghargaan dan umpan balik bagi organisasi.
Berikan contoh ataupun ilustrasi masing-masing!

Selamat mengerjakan!

Contoh Analisis Kebijakan untuk kasus "pekerja seks komersial" (PSK)

1. Tahap Pengkajian Masalah.
    Masalah PSK yang Utama adalah kecemasan masyarakat akan menjangkitnya penyakit menular. Setelah dilakukan pengkajian masalah PSK tersebut ditemukan masalah formal PSK adalah sikap dan perilaku PSK dalam melakukan aksinya.

2. Tahap Penetapan Tujuan dan Sasaran
    Sesuai dengan masalah formal kebijakan publik tersebut, tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah (a) menvegah timbulnya penyakit  menular, (b) mengembalikan PDK ke masayarakat, dan (c) mengurangai PSK liar.

3. Tahap Perumusan Alternatif Kebijakan
     Untuk mengatasi masalah PSK. Dan mencapai tujuan kebijakan tersebut,diajukan alternatif kebijakan, yaitu (a) kebijakan lokalisasi dam pembinaan PSK, (b) kebijakan razia PSK praktik liar,dan (c) pemeriksaan kesehatan PSK.

4. Tahap Penetapan Model Kebijakan
    Model merupakan wujud penyederhanaan dari kenyataan permasalahan yang dihadapi dalam bentik hubungan kausal atau fungsional. Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematik model,seperti flow chart dan arrow diagram, bisa pula dalam bentuk diagram causal loop. Model tersebut menggambarkan hubungan kausal berkaitan dengan alternatif kebijakan yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan.

5.  Tahap Penyusunan Kriteria Pemilaian Alternatif Kebijakan
    Alternatif kebijakan yang diusulkan perlu dipilih untuk memperolehn alternatif kebijakan yang paling visibel atau terbaik. Untuk menemukan alternatif kenijakan mana yang harus dipilih, perlu dilakukan penilaian yang dapat dilakukan manakala ditetapkan kriteria untuk melakukan penilaian.  Kriteria yang sering digunakan dalam memilih alternatif kebijakan adalah kriteria (a) technical feasibility. (b) economic and financial viability, (c) political viability. (d) administrative operability.

6. Tahap Penilaian Alternatif Kebijakan
    Berdasarkan kriteria penilaian alternatif tersebut, dapat dilakukan pengukuran terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan. Untuk kasus tersebut dapat dilakukan pengukuran seperi tabel berikut ini :
                                                                                    A l t e r n a t I f
No.                             K r I t e r I a.          ------------------------------------------------------------
                                                                         A.                B.               C
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.       Technical feasibility.                           4.                2.                2
   2.        Economic and Financial feasi-           4.                4.                2
              bility.
   3.        Political viability.                                3.                2.                2
   4.        Administrative operability.                3.                2.                2
-------------------+------------------------------!--------------------------------------------------------------
               Jumlah.                                             14.               10.               8
               Rangking.                                           I.                 II.               III
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  Tahap Perumusan Rekomendasi
      Berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan tersebut,diperoleh nilai untuk alternatif lokalisasi dan pembinaan PSK 14, alternatif razia PSK praktik liar sebesar 10, dan alternatif pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap PSK yang membuka praktik sebesar  8.
Setelah dilakukan analisis kebijakan sebagaimana telah dicontohkan,produk akhir dari analisis proses formulasi kebkjakan dituangkan dalam bentuk paper kebijakan (policy paper), formatnya bisa beragam tergantung kebutuhan.          

Perhatikan untuk seluruh kelas D1& D2.
Simak dan pelajari baik-baik contoh tersebut untuk dijadikan sebagai soal UTS , terima kasih.                                 

Implementasi Analisis/diagnostis (24 April 2013)

A. Prakondisikan Pelaksanaan Kegiatan Analisis/diagnostik
B. Pastikan sumberdata relevan
C. Lakukan Penyamaan persepsi
D. Laksanakan kegiatan Diagnostik/analistis.

Evaluasi Analistis/Diagnostik :
A. Evaluasi proses dan hasil
B. Kerangka Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja Organisasi ala kriterian Baldrige (semula Malcom Baldrige National Quality Award)  berdasar atas dimensinproses dan hasil mencakup 7 Kategori :
* Kepemimpinan
* Perencanaan Strategis
* Fokus pada Pelanggan dan Pasar
* Pengukuran,Analisis dan Manajemen Pengetahuan
* Fokus Tenaga Kerja/SDM
* Manajemen Proses
* Hasil Akhir

Dimensi Proses mencakup faktor  ADLI,yaitu :
* Pendekatan (Approach) yang mengacu pada :
    - cara yg digunakan untuk melaksankan proses
    - kesesuaian metodebyg digunakan dg persyaratan element kriteria
    - efektifitas penggunaan metode
    - sejauh mana pendekatan itu dapat dilakuikan secara berulang dan berdasar kan data serta informasi yg terpercaaya

* Penerapan ( Deployment) yang mengacu pada :
   - pendekatan diterapkan untuk menjawab persyaratan element kriteria yg relevan dan penting bagi organisasi.
   - pendekatan diterapkan secara konsisten
   - pendekatan digunakan olehnunit kerja yang sesuai

* Pembelajaran (Learning) yang mengacu pada :
   - penyempurnaan melalui sikljs evaluasi dan peningkatan
   - perubahan yg bersifat terobosan melalui dorongan inovasi
   - saling berbagi penyempurnaan dan inovasi antar iunig kerja dan proses lainnya yg relevan dlam organisask.

* Keterpaduan ( Integration) yang mengacu pada :
   - keselarasan dgnkebutuhan organisasi
   - sistem pengukuran,informasi dan peningkatan yang saling melengkapi antara proses dan unit kerja
   - rencana,proses, hasil analisis,pembelajaran dan tindakan antara proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan organisasi diharmonsasikan

Untuk dimensi Hasil,biasanya digunakan empat hal berikur :

1. Level kinerja saat ini
2.  Penilaian atau perhitungan atau ratedan keluasan peningkatan kinerja
3. Kinerja relatif dibandingkan dengan pembanding yang sesuai dan/atau benchmark
4. Keterkaitan ukuran hasil untuk persyaratan kinerja pelanggan utama,produk dan jasa,pasar serta proses yang diidentifikasi dalam profil organisasi dan elemen proses.

(Nevizond Chattab, 40 - 50)

Policy Design ( Mendesain Kebijakan)

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan punlik apa yang perlj diambil.Untuk menemukan kenijakan apa yanh sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.
Menurut Mustofadidjaja (2003), ada tujuh langkah dalam melakukan analisis kebijakan ;

1. Tahap Pengkajian Persoalan
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan
3. Penyusunan Model
4. Perumusan Alternatif Kebijakan
5. Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan
6. Penilaian Alternatif Kebijakan
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Ad.1 : tahap ini bertujuan menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh organisasi. Tahap ini  memerlukan perumusan masalah yang dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas oleh organisasi,bila perlu tunjukkan hubungan kausal (sebab akibat) dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebsljmnya.

Ad.2 : Tujuan dan sasaran perlu ditetapkan lenih dulu agar bisa dijadikan pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi apa yang diperlukan, dan juga dijadikan sebagai standar penilaian apakah langkah intervensi yang dilakukan dapat dikatakan berhasil atau gagal.

Ad.3 : Masing-masing alternativ kebijakan intervensi ini harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk hubungan kausal antar -masalah yang dihadapi organisasi dan dirumuskan secara sederhana. Penyederhanaan hubungan kausal masalah yang dihadapi oleh organisasi disebut "penyusunan model". Model merupakan wujud dari penyederhanaan kenyataan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam bentuk hubungan kausal atau fungsional.  Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematis model,seperti   flow chart dan arrow diagram.
Penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Setelah berhasil menetapkan model ini tahap selanjutnya adalah memilih alternatif kebijakan intervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi
Ad.4 : Alternatif kebijakan intefvensi ini merupakan sejjmlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung atau tidak, langsung
sejumlah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pafa tahap sebelumnya.
Setiap alternativ kebijakan untuk mengintervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi harus diawali dengan penje,asan kerangka logika berkaitan dengan kemungkinan-2 yang a,an muncul dalam kerangka mengintervensi masalah organisasi yang telah ditetapkan. Kemungkinan tersebut baik yang bersifat positif (intended impact) atau yang negativ (unintended impact).

Ad.5 : Untuk memilih dan menetapkan alternatif langkah intervensi tentu diperlukan parameter atau ktiteria. Banhak parameter atau Kriteria yang bisa digunakan untuk memilih langkah intervensi ini. Salah satu kriteria atau parameter ya g digunakan berupa : 
1) Technical feasibility, 2) economic and financial viability, 3)political viability dan 4) administrative operability.
Technkcal feasibility,kriteria untuk melkhat sampai sejauh mana alternatif langkah intervensi dapat mencaPai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ini lebih menekankan pada aspek "evektifitas" suatu alternatif  langkah intervensi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Economic and financial, lebih menekankan pada aspek "efisiensi",dan dapat menggunakan teknis cost and benefit analysis.
Political viability,dampak politik dilihat dari tingkat aksebilitas,kecocokan dengan nilai di masyarakat (appropriateness),responsivitas (responSiveness),kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (legal suitability) dan pemerataan (equality). Kriteria ini intinya untuk memperoleh dukungan politik (political sponsorship).
Administrative operability akan terlihat sdberapa besar kemungkinan suatu alternativ dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks politik,ekonomi,sosial,adminkstrasi hang berlaku. Kriteria adminstrative operability ini akan melihat dzri dimensi otoritas instansi pelaksana,komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana dan dukungan organisasi.

Ad.6 :  tujuan penilaian altrrnativ ink adalah untuk mendapatkan gambaran lebkh jauh mengenak tingkat efektifitas,efisiensi dan visibilitas setiap alternatif yang diajukan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yangbtelah ditetapkan. Melalui penilaian ini akan ditemukan alternatif intervensi yang paling efektif,efisien dan visibel dalam memecahkan masalah hang dihadapi oleh organisasi.
Perlju juga dipertimbangkan aspek etika dan filsafat. Misal,sekalipun dari aspek aspek yang ada menunjukkan nilai positit,tapi perluj juga dipertimbanbkan apakah tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial tertentu yaang berlaku di masyarakat sehingga berpeluang memunculkan resistensi dan ketifak cocokan dengan stakeholders.
Alternatif langkah intervensi memiliki konstribusi besaar terhadap pencapaian tujuaan dan sasaran yangtelah ditetapkan,diberi nilai besar. Penilaian ini dapat me ggunakan angka 1-5, 1-10 dan 1-100.

Ad.7 :  Perolehan nilai tertinggi dengan menggunakzn kriteria penilaian tersebut merupakan alternatif kebijakan yang sebaiknya dipilih atau diambil.

Lanjutan. (Kerangka pilihan perubahan; pemetaan kegiatan analisis) 17 April 2013.

Kekuatan penggerak utama sebenatnya adalah dari implementasi yang realistis,konsisten dapat diteladani serta senantiasa mengacu kpd sistem nilai organisasi yang dibangun sebagai jiwa dalam menhimplementasikan kegiatan analistis tersebut dan tindak lanjutnya.

Dalamkegiatan fungsi implementasi didalam proses manajemen cenderung berinteraksi antara orang satu dan orang lain dengan tujuan memaksimalkan kepuasan dan produktivitas serta umumnys menggunakan filosofi ilmu perilaku.  Ilmu perilaku berhubungan dengan usaha untuk mencapai pengetahuan tentang perilakumanusia guna memperoleh pengertian tentang mengapa manusia menunjukkan kelakuan dan perubahan tertentu,terutama sehubungan dengan interaksi mereka dengan pihak-pihak lain di dalam organisasi. Apapun jenis organisasinya dan apapun sistemnya,maju mundurnya suatu organisasi bergantungpada perubahan perilaku manusia.Kelakuan dan perubahan tertentu yang terjadi pada diri seseorang biasanya berasal dari komunikasi,pengaruh lingkungan yang diterima dan dirasakannya,serta dari interaksi kegiatan koordinasi. Ketrampilan berkomunikasi, mempengaruhi dan berkoordinasi dikategorikan sebagai ketrampilan berinteraksi antarpribadi atau lebih populer dengan istilah interpersonal skill.

Fokus perubahan perklaku manusia/orang dipengaruhi oleh penerapan interpersonal skill. Sedangkan penerapan interpersonal skill amat didasari dan dipengaruhi oleh jiwa dan ketrampilan berinteraksi di dalam setiap diri manusia yang palin dalam,dan sering dikenal dengan istilahn interpersonal skill misalnya,tata nilai,keuakinan dan lainnya.

Ketrampilan mempengaruhi merupakan daya yang ada pada atau timbul dari nseseorang atau lingkungannya yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perubahan seseorang.

Ketrampilan berkomunikasi berarti kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia ataupun media sehinhga pesan atau informasinya dapat dipahami.

Formulasi masalah kebijakan (16 april 2013)

Fo rmulasi masalah biasanya diawali dengan perumusan masalah.jika masalah telah diru muskan dengan baik dan benar,maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut William Dunn,perumusan masalah dibedakan dalam empat macam fase yang saling tergantung,yaitu pencarian masalah,pendefinisian masalah,spesifikasi masalah dan pengenalan masalah.

Tahap perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah.Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukenali (scanning) terhadap masalah (pengenalan masalah ).Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah, biasanya yang didapat adalah setumpuk masalah yang saling terkait. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpuk masalah tersebut dapat dipecahkan secara serentak,namun harus didefinisikan  terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik.
Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal (perumusan masalah kebijakan).

Singkatnya ;
Kegiatan pengenalan masalah menghasilkan situasi masalah
Kegiagan pencarian masalah menghasilkan meta masalah
Kegiatan pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif
Kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal.
(Joko Widodo,hal.64-66)

Proses Analisis/diagnostis Manajemen ( 10 April 2013) http://ianshori.blogspot.com/2013/04/proses-analisisdiagnostis-manajemen-10.html