UAS MK Teori Administrasi Kls 2 -D1,D2,D3

Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ;
1. Apa yang anda ketahui dengan Etika Administrasi ?
2. Apa pula dengan Maladministrasi?
3. Berikan contoh2 dari Etika Adminsitrasi
4. Berikan pula contoh-contoh dari Maladministrasi
5.Berikan contoh dari :
   a. akuntabilitas
   b. responsibilitas
   3. responsivitas
Jawaban di kirim ke e-mail isaanshori21@yahoo.co.id selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2020.
Selamat mengerjakan ! Sehat selalu !

ETIKA ADMINISTRASI & MALADMINISTRASI

• Etika dikenal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; dalam bidang politik (etika politik), dalam pergaulan (etika sosial),dalam kehidupan beragama (etika agama), dalam dunia perdagangan (etika bisnis),dalam bidang medis (etika kedokteran),dalam bidang militer (etika militer/,juga dalam bidang birokrasi dikenal dengan ETIKA ADMINISTRASI. 

• Etika Administrasi Negara adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi.             

         Secara implisit ,teori Weber tentang Birokrasi (efisiensi,im-personal,merit sistem dan lainnya) adalah contoh dari etika administrasi.
Demikian pula seperti  : accountability, responsibility dan responsiveness merupakan standar etika yang harus diikuti oleh setiap birokrat publik.

• Etika administrasi negara menjadi sangat penting karena melekatnya atribut publicness dalam administrasi negara,bwrbeda dengan organisasi bisnis yang lebih cenderung mengejar laba ( profit seeking).

• Maladministrasi artinya pelanggaran terhadap etika administrasi negara dengan segala bentuknya.               

Menurut Nigro & Nigro dalam bukunya Modern Public Administration, bentuk perilaku maladminsitrasi ;

• Ketidak jujuran (dishonesty),contoh : suap,pungli,korupsi dan sejenisnya
• Perilaku buruk (unethical behaviour) contoh : kolusi
• Mengbaikan hukum (disregard of law) contoh : tidak mematuhi undang-undang
• Favoritisme dalam menafsirkan hukum
• Perlakuan tidak adil/fair
• Inefisiensi bruto, contoh pemborosan anggaran
• Menutup-nutupi kesalahan
• Gagal menunjukkan inisiatif.

Penanggulangan maladministrasi dapat ditempuh antara lain melalui; penegakan hukum, peningkatan kesejehatraan/gaji,kode etik administrasi/pakta integritas,sumpah jabatan dan lain-lain, dan perlunya juga diciptakan lembaga peradilan administrasi negara yang berwibawa dan independen.

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI

Dalam hal pelayanan,maka administrasi,dalam hal ini administrasi negara mengemban misi pemenuhan kepentingan umum/publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik yang dilayaninya.
Ada tiga konep penting yang menyangkut tanggung jawab administrasi negara terhadap publiknya, yaitu : akuntabilitas,responsibilitas dan responsivitas.

• Konsep akuntabilitas (accountability) adalah berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara. Akuntabilitas juga sering disebut pertanggung jawaban obyektiv (objective responsibility) karena pertanggung jawabannya ditentukan oleh penilaian dari luar,misalnya oleh parlemen atau rakyat.
• Konsep responsibilitas (responsibility) adalah berkaitan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator dalam menjalankan tugasnya . Administrator negara dinilai responsibel jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. dalam hal ini harus ada standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis,bukan politis. Konsep ini sering disebut dengan subjective responsibility/administrative responsibility.

• Konsep responsivitas (responsivity) adalah berkaitan dengan pertanggung jawaban dari sisi penerima pelayanan (masyarakat),seberapa jauh mereka melihat bahwa administrator bersikap tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka.   

Tanpa mengabaikan pentingnya tiga hal tersebut di atas, seiring dengan semakin kompleknya masalah2 publik yang dihadapi adminisitrasi negara, maka administrator juga perlu di bekali dengan profesionalisme yang tinggi agar mempu menyelesaikan tugas  yang mereka emban.
dan yang tidak kalah penting, sebagai orang yang beragama, mereka juga harus mempunyai prinsip menjalankan akuntabilitas moral.