Policy Design ( Mendesain Kebijakan)

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan punlik apa yang perlj diambil.Untuk menemukan kenijakan apa yanh sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.
Menurut Mustofadidjaja (2003), ada tujuh langkah dalam melakukan analisis kebijakan ;

1. Tahap Pengkajian Persoalan
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan
3. Penyusunan Model
4. Perumusan Alternatif Kebijakan
5. Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan
6. Penilaian Alternatif Kebijakan
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Ad.1 : tahap ini bertujuan menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh organisasi. Tahap ini  memerlukan perumusan masalah yang dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas oleh organisasi,bila perlu tunjukkan hubungan kausal (sebab akibat) dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebsljmnya.

Ad.2 : Tujuan dan sasaran perlu ditetapkan lenih dulu agar bisa dijadikan pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi apa yang diperlukan, dan juga dijadikan sebagai standar penilaian apakah langkah intervensi yang dilakukan dapat dikatakan berhasil atau gagal.

Ad.3 : Masing-masing alternativ kebijakan intervensi ini harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk hubungan kausal antar -masalah yang dihadapi organisasi dan dirumuskan secara sederhana. Penyederhanaan hubungan kausal masalah yang dihadapi oleh organisasi disebut "penyusunan model". Model merupakan wujud dari penyederhanaan kenyataan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam bentuk hubungan kausal atau fungsional.  Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk,namun yang sering digunakan adalah dalam skematis model,seperti   flow chart dan arrow diagram.
Penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Setelah berhasil menetapkan model ini tahap selanjutnya adalah memilih alternatif kebijakan intervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi
Ad.4 : Alternatif kebijakan intefvensi ini merupakan sejjmlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung atau tidak, langsung
sejumlah tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pafa tahap sebelumnya.
Setiap alternativ kebijakan untuk mengintervensi masalah yang dihadapi oleh organisasi harus diawali dengan penje,asan kerangka logika berkaitan dengan kemungkinan-2 yang a,an muncul dalam kerangka mengintervensi masalah organisasi yang telah ditetapkan. Kemungkinan tersebut baik yang bersifat positif (intended impact) atau yang negativ (unintended impact).

Ad.5 : Untuk memilih dan menetapkan alternatif langkah intervensi tentu diperlukan parameter atau ktiteria. Banhak parameter atau Kriteria yang bisa digunakan untuk memilih langkah intervensi ini. Salah satu kriteria atau parameter ya g digunakan berupa : 
1) Technical feasibility, 2) economic and financial viability, 3)political viability dan 4) administrative operability.
Technkcal feasibility,kriteria untuk melkhat sampai sejauh mana alternatif langkah intervensi dapat mencaPai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ini lebih menekankan pada aspek "evektifitas" suatu alternatif  langkah intervensi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Economic and financial, lebih menekankan pada aspek "efisiensi",dan dapat menggunakan teknis cost and benefit analysis.
Political viability,dampak politik dilihat dari tingkat aksebilitas,kecocokan dengan nilai di masyarakat (appropriateness),responsivitas (responSiveness),kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan (legal suitability) dan pemerataan (equality). Kriteria ini intinya untuk memperoleh dukungan politik (political sponsorship).
Administrative operability akan terlihat sdberapa besar kemungkinan suatu alternativ dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks politik,ekonomi,sosial,adminkstrasi hang berlaku. Kriteria adminstrative operability ini akan melihat dzri dimensi otoritas instansi pelaksana,komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana dan dukungan organisasi.

Ad.6 :  tujuan penilaian altrrnativ ink adalah untuk mendapatkan gambaran lebkh jauh mengenak tingkat efektifitas,efisiensi dan visibilitas setiap alternatif yang diajukan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yangbtelah ditetapkan. Melalui penilaian ini akan ditemukan alternatif intervensi yang paling efektif,efisien dan visibel dalam memecahkan masalah hang dihadapi oleh organisasi.
Perlju juga dipertimbangkan aspek etika dan filsafat. Misal,sekalipun dari aspek aspek yang ada menunjukkan nilai positit,tapi perluj juga dipertimbanbkan apakah tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial tertentu yaang berlaku di masyarakat sehingga berpeluang memunculkan resistensi dan ketifak cocokan dengan stakeholders.
Alternatif langkah intervensi memiliki konstribusi besaar terhadap pencapaian tujuaan dan sasaran yangtelah ditetapkan,diberi nilai besar. Penilaian ini dapat me ggunakan angka 1-5, 1-10 dan 1-100.

Ad.7 :  Perolehan nilai tertinggi dengan menggunakzn kriteria penilaian tersebut merupakan alternatif kebijakan yang sebaiknya dipilih atau diambil.