Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatunkebijakan publik.
Oleh karena itu,evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu "fenomena" di dalamnya terkandung pertimbanga n nilai (value judgment) tertentu. ( Mustopadidjaja,2002:45).
Lalu,fenomena apa yang dinilai? Ya tergantung pada konteksnya. Jika konteksnya kebijakan publik,maka fenomena yang dinilai ,menurut Mustopadidjaja,adalah berkaitan dengan "tujuan,sasaran kebijakan, kelompok sasaran (target group) yang ingin dipengaruhi,berbagai instrumen kebijakan yang digunakan,responsi dari lingkungan kebijakan,minerja yang dicapai,dampak yang terjadi dan sebagainya".
Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat Kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan,tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan,responsi kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensk aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan,perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas.
Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran "abstrak" berupa pemikiran,teori,ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.
Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhajir,1996).
Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak (impacts),akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain,evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (guide lines) yang telah ditentukan.
Oleh karena itu,evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation)merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ke dua, tipe evaluasi proses (process of public policy implemantation),yaitu risett evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines ) yang telah ditetapkan. Bahkan Mustopadidjaja, 2002:45, menegaskan baHwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan,pengawasan dan pertanggungjawaban.
Evaluasi kinerja pada pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki.baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri,agar rumusan kebijakan lebih tepat,pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik,dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal. Selain itu,evaluasi kinerja pada pemantauan ini juga dapat diperoleh identifikasi kelemahan kebijakan dan penyimpangan terhadap sistem dan Proses pelaksanaan kebijakan ,serta saran koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan ataupun terhadap kebijakan itu sendiri.
Evaluasi kinerja dalam rangka pengawasan harus dapat memberikan informasi obyektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan serta rekomendasi mengenai tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
Evaluasi kinerja pada tahap pertanggungjawaban harus dapat memberikan analisis obyektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan berikut alasannya dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Weiss (1972:4),unsur-unsur penting yg terkandung dalam evaluasi kebijakan adalah :
1. untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada riset yang digunakan.
2. dampak tadi menekamkan pada suatu hasil dari efisiensi,kejujuran,moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilakjkan dengan baik.
4. memeberikan konstribusi pada pembuatan keputusaan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial.
Dari uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan kebijakan punlik tadi. Altetnatif rekomendasinya,menurut Weiss setidaknya adalah :
a. Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan
B. Diteruskan,tapi perlu diperbaiki baik prosedur,maupun penetapannya.
C. Perlunya menambaah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus.
d. Perlunya menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain,
e. Perlunya mengalokasikan sumberdaya langka di antara program yang saling berkompetitif
f. Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.
Tipe Evaluasi kebijakan Publik;
Menurut Langbein (1980:5),tipe riset evaluasi dibagi menjadi 2 macam tipe: riset process dan riset outcomes
Metode riset juga dibedakan menjadi : metode deskriptif dan kausal.
Metode deskriptif lebih mengarah kepada tipe penelitian evaluasi proses (process of public policy implementation ),sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (outcomes of public policy implementation)
Metode deskriptifif pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan pegunjuk? Apakah fasilitas yang berupa sumberdaya digunakan dalam kebijakan? Bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan? Apakah sekelompok sasaran dapat menikmati kemanfaatan nyata dari kebijakan tersebut?
Metode Kausal pertanyaan mendasarnya adalah : Siapa yang terlibat dalam kebijakan? Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan? Apakah kebijakan menghasilkan outcomes yang diharapkan/tidak diharapkan? Sarana (faktor) implementasi kebijakan mana yang menghasilkan outcomes yanb terbaik? Berusaha mencari/melihat apakah outcomes utama yanb terjadi karena oleh kebimakan utama? Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama?
Tahapan (proses) Evaluasi Kebijakan Publik:
1. Mengidentifikasi apa tujuan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Menjabarkan tujuan,program dan kegiatan program ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
3. Mengukur indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
4, Mencari data di lapangan berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program.
5. Mengolah data lapangan dikomparasikan dengan kriteria pencapaian tujuan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar